Cari Data
December 2019
M T W T F S S
« Jul    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Ganti Bahasa
Arsip Bulanan

Suwantin Oemar

JAKARTA—Bila Anda salah seorang di antaranya sekian banyak pembeli VCD, CD, DVD bajakan, maka berhentilah dari sekarang untuk membeli produk bajakan bila tidak ingin dikenakan denda 10 kali lipat dari harga resmi produk tersebut.
Misalnya, harga produk CD bajakan senilai Rp5.000-Rp7.000 per keping, sedangkan harga produk original sekitar Rp50.000-Rp80.000, maka bila Anda kedapatan atau tertangkap membelinya dari counter atau lapak-lapak kaki lima, maka Anda akan didenda senilai 10 kali lipat dari harga resmi produk itu yaitu menjadi Rp500.000-Rp800.000 per keping.
Ketentuan denda kepada pembeli VCD, CD dan DVD bajakan itu akan diatur dalam Revisi Undang Undang Hak Cipta, yang saat ini masih dibahas oleh pemerintah.
Pemerintah kini sedang membahas revisi terhadap Undang Undang Hak Cipta. Salah satu poin yang masuk dalam amendemen itu adalah denda kepada konsumen. Masih banyak poin-poin penting lainnya yang sedang diamendemen.
Pertanyaannya mengapa justru end user yang dikenakan hukum denda? Tampaknya pemerintah gerah dengan maraknya pembajakan hak cipta mulai dari lagu, film sampai pada software di dalam negeri.
Untuk mengurangi pembajakan hak cipta, khususnya VCD, CD dan DVD di dalam negeri, maka dibuat aturan supaya konsumen atau pembeli barang bajakan juga dikenakan hukuman denda untuk membuat efek jera kepada mereka.
Selama ini, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada pedagang dan distributor VCD, DVD, dan CD bajakan dinilai kurang membuat efek jera kepada pelaku karena hukumannya dinilai terlalu ringan.
Pembajakan hak cipta, khususnya lagu, film tidak saja meresahkan kalangan industri musik dan pemusik, tapi juga berdampak buruk kepada citra Indonesia di mata dunia internasional.
Amerika Serikat, salah satu negara yang paling tegas soal pelanggaran hak kekayaan intelektual melalui United States Trade Representative (USTR), sejak lima tahun lalu menempatkan Indonesia dalam daftar prioritas negara yang diawasi (priority watch list) bersama sejumlah negara mitra dagang AS di dunia.
Pertimbangan Negara Paman Sam tersebut menempatkan Indonesia pada posisi itu antara lain karena maraknya pembajakan terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta.
Menurut data yang dirilis oleh International Intellectual Property Alliance (IIPA) pada 2008, potensi kerugian industri musik AS akibat pembajakan musik di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
Menurut Lembaga itu, pada 2005 potensi kerugian industri musik AS mencapai US$13,8 juta, setahun kemudian naik menjadi US$17,2 juta, sedangkan pada 2008 sudah mencapai US$20 juta.
Untuk itulah IIPA, menilai Indonesia masih menghadapi banyak permasalahan berkaitan dengan pembajakan hak cipta mulai dari pembajakan software, buku, musik serta Internet.
Produk VCD, CD bajakan masih dengan mudah ditemukan di pusat perbelanjaan. Bahkan, IIPA juga kurang puas terhadap sistem peradilan an vonis yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus pelanggaran hak cipta.
Atas dasar itu IIPA merekomendasikan kepada USTR supaya menempatkan Indonesia dalam priority watch list. Posisi itu berlangsung hingga 2013
Menurut rilis USTR 2013, selain Indonesia, sejumlah negara yang masuk dalam daftar priority watch list itu adalah Aljazair, Argentina, Cile, China, India, Indonesia, Pakistan, Rusia, Thailand, Venezuela.
Pada tahun lalu, United States Trade Representative juga memasukkan Indonesia pada level priority watch list bersama beberapa negara mitra dagang AS di seluruh dunia. Level itu telah disandang oleh Indonesia lebih dari empat tahun berturut-turut.
Amerika setiap akhir April atau awal Mei tiap tahun, selalu merilis negara mitra dagangya untuk dimasukkan ke dalam kelompok watch list, priority watch list dan priority foreign country.
Ada tiga tingkatan daftar USTR terkait dengan hak kekayaan intelektual. Level pertama, adalah priority foreign country. Negara yang masuk dalam list priority foreign country menunjukkan masalah tingkat pembajakan hak cipta sangat serius, sehingga bisa terkena sanksi perdagangan.
Level kedua priority watch list. Negara yang masuk dalam daftar ini menunjukkan tingkat pembajakan hak cipta masih tinggi, sehingga perlu mendapat pengawasan khusus oleh AS.
Level ketiga watch list. Negara yang masuk dalam daftar ini masih melakukan pelanggaran dan pembajakan hak cipta, tapi relatif lebih ringan dibanding priority watch list, sehingga negara yang masuk dalam daftar ini cukup diawasi saja.
Revisi atas Undang Undang Hak Cipta diharapkan ada perbaikan penegakan hukum hak cipta di Indonesia.
Indonesia sudah beberapa kali melakukan revisi terhadap UU Hak Cipta. UU No. 6/1982 (tentang Hak Cipta) direvisi pertama kali melalui Undang Undang No 7/1987, kemudian direvisi lagi menjadi Undang Undang 12/1997 setelah itu direvisi menjadi Undang undang No.19/2002.
Yuslisar Ningsih, Direktur Hak Cipta Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, pernah mengatakan kepada Bisnis bahwa dalam revisi Undang Undang Hak Cipta kali ini menekankan perlindungan hukum yang maksimal kepada para pencipta untuk menikmati hak ekonominya.
Selama ini, pencipta dinilai kurang mendapat manfaat dari hasil ciptaannya. Banyak pencipta lagu menghasilkan karya bagus dan lagunya laris di masyarakat, tapi penciptanya kurang menikmati keberuntungan itu.
Yuslisar mengatakan masalah penting yang menjadi bahan revisi antara lain soal perlindungan hukum, pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), sampai kepada konsumen yang membeli produk CD (lagu) VCD dan DVD (film) bajakan.
Selain itu, pemerintah kini mengkaji akan memberikan masa perlindungan hukum terhadap karya cipta akan diperpanjang dari 50 tahun, yang berlaku sekarang menjadi 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia.
Perlindungan hukum yang berlaku sekarang terhadap pencipta adalah berlangsung selama hidup pencipta, kemudian ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal. “Ini akan kita perpanjang menjadi 70 tahun, “ katanya.
Perpanjangan masa perlindungan hukum terhadap hak cipta itu, menurut dia didasarkan atas pertimbangan negara di Eropa dan Amerika Serikat juga memberlakukan hal yang sama.
Negara di Eropa dan Amerika Serikat sudah lama memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta selama 70 tahun setelah penciptanya meninggal. “Kita ingin memaksimalkan perlindungan hukum kepada pencipta, supaya pencipta atau ahli warisnya bisa menikmati hak ekonomi dari karya cipta itu, “ katanya.
Masalah lain yang sedang dibahas dan akan dimasukkan dalam revisi undang undang tersebut adalah soal perubahan delik dari biasa menjadi aduan.
Artinya, nanti penegak hukum hanya bertindak atas adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan karena ada pembajakan.
Masalah lain yang cukup penting diatur dalam UU Hak Cipta yang baru nanti adalah masalah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang akan mengelola, menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada para pencipta. “Masalah ini belum ada pengaturannya dalam undang undang hak cipta yang berlaku sekarang,” katanya. (suwantin@gmail.com)

Silahkan berikan komentar anda disini

Konsultan HKI